SUPREMASI HUKUM merupakan jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah antar peminat ilmu hukum. Jurnal ini terbit pertama kali pada tanggal 19 Juni 2012 oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
Alamat Redaksi:
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Lantai IV
UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274 - 512840
Email: jurnalsupremasi@gmail.com
Full Text Download:
Jurnal Supremasi hukum Vol. 7 No. 2, November 2018
1. Akibat Hukum Kontrak Akad Terhadap Subyek dan Obyeknya, oleh Muslih
2. Analisis Yuridis Kerjasama Bisnis Menggunakan Jaminan Antara CV Mitra Sejati Abadi dengan Peternak Ayam Pedaging di Kabupaten Magelang, oleh Rizaqitama Nugraha
3. Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya, oleh Rizki Aulia Muslim
4. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta, oleh Eva Albatun Nabilah
5. Legitimasi Penggunan “Debt Collector” Di Perusahaan Pembiayaan Syariah Dalam Proses Eksekusi Jaminan, oleh Perdana Nur Ambar Setyawan
6. Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk
Menciptakan Kepastian Hukum, oleh Uci Sanusi
7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah, oleh Imam Rokhyani
8. Praktik Perkawinan Wanita Hamil Di Sleman (Studi Di Desa Pondokrejo Tempel), oleh Navis Syahadah
9. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, oleh M. Jamil
10. Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan HAMdi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, oleh Faisal Lukman Hakim
Jurnal Supremasi hukum Vol. 7 No. 1, Juni 2018
1. Transparansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Menuju Good Police Governance, oleh Arifin Maruf
2. EFEKTIVITAS WEBSITE DESA SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(STUDI DI DESA TERONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL), oleh Yahya Asmu'i
3. Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap
Undang Undang Dasar, oleh Proborini Hastuti
4. KEPASTIAN HUKUM AKAD SYARIAH YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA NOTARIS (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), oleh Ida Fitriyana
5. PERANAN DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA, oleh Moh Sidiq
6. Indikator Penerapan Ham Universal Dan Ham Partikular Dalam Putusan Mk No 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Perkawinan Dan Putusan Mk No 8/Puu-Xii/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama, oleh Hanif Millata Ibrahim
7. Pernikahan Dini Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2015 – 2016, oleh Zaenal Amri
Jurnal Supremasi hukum Vol. 6 No. 2, Desember 2017
1. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, oleh Mugi Riskiana Halalia
2. Tradisi Bhāākāl Ekakoãghĭ ( Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, oleh Septi Karisyati & Moh. Hasin Abd Hadi
3. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif, oleh Abdul Qodir Jaelani
4. Pengelolaan Portal Berita Online dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, oleh Thonthowi Jauhari
5. Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura), oleh Arifin Ma’ruf
6. Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh Tri Suhendra Arbani
7. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh Fajriatul Mukarramah Kasman
8. Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara, oleh Roy Saputra
Jurnal Supremasi hukum Vol. 5 No. 2, Desember 2016
1. Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia, oleh Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki
2. Perizinan Hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Good Governance, oleh Nurainun Mangunsong
3. Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menyiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Melalui Kebijakan Merek, oleh Alexander A. Kurniawan
4. Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku, oleh Tri Aktariyani
5. Pelanggaran Persaingan Usaha dan Problematika Eksekusi Atas Putusan KPPU, oleh Arifin Ma’ruf
6. Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, oleh Nurfaika Ishak
7. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika, oleh Asep Ilham Taufiq
8. Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia oleh Tri Suhendra Arbani
9. Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing di Indonesia, oleh Proborini Hastuti
10. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, oleh Umdah Aulia Rohmah & Iswantoro
Jurnal Supremasi hukum Vol. 5 No. 1, Juni 2016
1. Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman untuk Kepentingan Umum, oleh Abdul Qodir Jaelani & Purnawanti
2. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Rumusan Tindak Pidana Terhadap Sifat Tidak Memihak Hakim, oleh Rizka Fakhry Alfiananda
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia, oleh Ifa Lathifa Fitriani
4. Problematika Stabilization Clauses dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Dan Kewajiban Membangun Smelter
Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014, oleh Arifin Ma’ruf
5. Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah, oleh Rifqiya Hidayatul Mufidah
6. Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia, oleh Tri Suhendra Arbani
7. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta), oleh Elviannisa & Faisal Luqman Hakim
8. Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro), oleh Lindra Darnela & Wiji Saraspeni
9. Dasar Pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi Hakim Agung Artidjo Alkostar terhadap Kasus Korupsi Tahun 2013-2015, oleh Ahmad Baheij & Ari Arifin
Jurnal Supremasi hukum Vol. 4 No. 1, Juni 2015
1. Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, oleh Khaeron Sirin
2. Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional, oleh Makhrus Munajat
3. Spiritualitas Islam dan Gerakan Politik Ingkar NKRI (Studi terhadap Gerakan Politik HT di Indonesia), oleh Zusiana Elly Triantini
4. Fikih NKRI: Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia, oleh Masnun Tahir
5. Islam, Jender dan Hukum Islam; Diskursus Kesetaraan Jender dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Hudan Mudaris
6. Pemidanaan terhadap Korban Psikotropika (Tinjauan Viktimologi dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Psikotropika), oleh Vivi Ariyanti
7. Penetrasi Pesantren terhadap Penetapan Perda Syari’ah di Tasikmalaya, oleh Lindra Darnela
8. Upaya (Hukum) Termohon Ikrar Talak yang Tidak Ditalak dalam Persidangan Pengadilan Agama, oleh Ahmad Khairun H
9. Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia), oleh Ahmad Zayyadi
10. Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia, oleh M.Misbahul Mujib
11. Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh Syukron Jazuly
12. Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, oleh Hariyanto
Jurnal Supremasi Hukum Vol.3, No.2, 2014
1. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013: Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, oleh Erina Qurrota Ainy & Iswantoro
2. Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan, oleh Iswantoro
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta VCD di Yogyakarta: Studi Kasus di POLDA DIY, oleh Arif Budi Utomo & Ahmad Bahiej
4. Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi, oleh Khoirul Anwar
5. Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Tahun 2008 tentang Pengujian Konstitusional UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, oleh Ratna Sofiana
6. Politisasi Konstitusi Piutang Negara di Indonesia, oleh Agus Pandoman
7. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam ebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik, oleh La Ode Angga
8. Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, oleh Popi Tuhulele
9. The Formulation of Carefulness Principle in the Local Regulation of Regional Spatial Order Plan based on life Environment Sustainability in Maluku Province, oleh La Ode Angga, I Nyoman Nurjaya, dkk
10. Karakteristik Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance, oleh Abdul Qadir Jaelani
11. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jepara Tahun 2013, oleh Aini Rahmania & Udiyo Basuki
12. Peran BMT BUS Lasem Rembangn dalam Menangani Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bermasalah, oleh Agus Suprianto
Jurnal Supremasi Hukum Vol.3, No.1, 2014
1. Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, oleh Muhammad Khambali
2. Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat, oleh Misbahul Mujib
3. Agresi dan kejahatan Terhadap Perdamaian, oleh Thalis Noor
4. Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata International: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law, oleh Sri Wahyuni
5. Perlindungan Hak-hak Konsumen E-Commerce dalam Perspekif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi International, oleh Saefudin & Riza Laely Ikayati
6. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128Pid.Sus/2013/PTY), oleh Imam Kholid & Ahmad Bahiej
7. Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2013/PN.YK), oleh Agus Muzaqi & Ach. Tahir
8. Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88, oleh Zainal Muhtar
9. Implementasi Sistem Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu: Studi pada Masyarakat Patrilineal di Indonesia, oleh Bagus Anwar Hidayatulloh
10. Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul: Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa, oleh Iis Qomariyah & Nurainun Mangunsong
11. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, oleh Abdul Qadir Jaelani & Udiyo Basuki
12. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, oleh Rani Nurroufah Pratiwi
13. Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo, oleh Aji Lukman Ibrahim
Jurnal Supremasi Hukum Vol.2, No.2, 2013
i. Daftar Isi
ii. Mitra Bebestari
iii. Indek Artikel
1. Peran Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional Untuk Membangun Pendidikan Politik Masyarakat
2. Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
4. Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum
5. Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum
6. Perlindungan Para Kreditor Sehubungan Dengan Debitor Mempailitkan Diri
7. problematika Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah
8. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Sari Husada Cabang Yogyakarta Terhadap Lingkungan Sosial
9. Refleksi Yuridis Perkembangan Demokratisasi Politik Pemilu Pasca Reformasi
10. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa
11. Eksistensi Delik Adat dalam Konsistensi Hukum Pidana Indonesia
Jurnal Supremasi Hukum Vol.2, No.1, 2013
i. Daftar Isi
ii. Mitra Bebestari
iii. Indek Artikel
1. Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia
2. Problematika Globalisasi Hukum di Indonesia: Dari Perjanjian internasional Menjadi Hukum Nasional
3. Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif
4. Problem dan Transformasi Politik dan Penegakan Hukum di indonesia
5. Tinjauan Yuridis Hak dan kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis
6. Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan
7. Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Perkara Kepailitan Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan dan Teori Keadilan
8. Studi Tentang Polemik dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia
9. Syariat Islam dalam perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)
10. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling dalam mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Woman Crisis Center (WCC) Tahun 2012
11. Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011
Jurnal Supremasi Hukum, Juni Vol.1, No.1
1. QOU Vadis UUD 1945
2. HAM Islam dan Barat
3. Pembangunan Hukum
4. Pembentukan Sendi-sendi Hukum Adat
5. Kajian atas Pemenuhan Hak Jaminan Sosial
6. Hak Berkeyakinan Dalam Tataran Hukum
7. ZAAK WAARNEMING
8. Problematika Hakim
9. Filsafat Ilmu Sebagai Dasar
10. Polemik dan Tantangan
11. Reposisi Majelis Permusyawaratan
12. Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Muzakki
13. Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen
14. ISI
Jurnal Supremasi Hukum Edisi 2
1. Mahrus (UII)
2. Lukman (STAIDA)
3. Imran (Aktifis LPA)
4. Putra (UNIKA)
5. Hambali (UCY)
6 Supriyono (UCY)
7. Hifdzil (UGM)
8. Ach. Tahir (UIN)
9. Bahiej (UIN Suka)
10. Sigit Wibowo (UP 45)
11. Ali Sodikin (UIN)
12. Makhrus (UIN)
13. Udiyo Basuki (UIN)
Cover Jurnal IH 2012 dan 2013
